artikel otonomi daerah. Otonomi daerah (Otda) memiliki esensi dan tujuan dalam upaya penguatan demokrasi lokal. artikel otonomi daerah

PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81. Berikut penjelasan terkait hubungan keduanya. 1. Artikel Otonomi Daerah. Otonomi daerah dibentuk sebagai wujud kepercayaan. Otonomi daerah kini genap 26 tahun. Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. JURNAL DESENTRALISASI Volume 10 No. J. PROPOSAL SKRIPSI. 23 Tahun 2014. Pengertian Otonomi Daerah – Kata Otonomi diambil dari kata Autos (bahasa Yunani) yang artinya ‘sendiri’ dan namos yang artinya peraturan atau undang-undang. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan aspirasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua atau pemekaran wilayah akan dipertimbangkan untuk. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat pula perwujudan asas otonomi daerah. Penerapan Otda yang dilakukan sejak 1999 juga memberikan kepala daerah terpilih berwenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. 2 Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 11daerah-daerah otonom seperti yang dimaksud oleh Undang-undang UU No. Ada hal yang positif, ada juga yang negatif. 1/1945, UU No. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi. Written by Mochamad Aris Yusuf. NPM: 20019 Tugas Filsafat Nusantara 1. Baca juga: RUU HKPD Siap Dibahas di Rapat Paripurna, Puteri Anetta Minta RUU Ini Jamin Otonomi Daerah. docx. BALI, KOMPAS. com Artikel Tentang Otonomi Daerah. 2. Reformasi birokrasi yang dilakukan juga bertujuan untuk menciptakan good governance yaitu menciptakan pelayanan publik yang ransparan, sederhana, murah, tanggap 1 UU No. Daerah otonom adalah daerah yang diberikan otonomi khusus, yaitu otonomi daerah dengan suatu kekhususan yang tak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Otonomi daerah sebagai perwujudan sistem penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan asas desentralisasi yang diwujudkan agar otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dilaksanakan dalam NKRI yang telah diatur dalam kerangka landasannya di dalam UUD 1945 antara lain: Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Negara. Syaukani dkk, 2012, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan,Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Bila daerah administratif itu memenuhi persyaratan pembentukan daerah baru, maka pemerintah bisa meresmikannya menjadi daerah otonom. Pelaksanaan otonomi daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah dan memajukan pembangunan daerah. 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahanArti daerah otonom bisa berbeda tiap negara. Hal ini dijelaskan. Tempat Pesugihan Di Daerah Majalengka; Artikel Otonomi Daerah Dan Permasalahannya; Pengajuan Beasiswa Ke Pemerintah Daerah; Kliping Alat Musik Daerah; Tari Wor Berasal Dari Daerah; Tari Oleg Tambulilingan Berasal Dari Daerah; Tari Cokek Berasal Dari Daerah; Tanya Jawab Tentang Otonomi Daerah; Tangga Nada Musik. Tidak ada sebarang keinginan yang bisadimintadaerah kepada pusatkhususnyadalam menyelenggarakan fungsi pemerintahandaerah, kecuali dalam kerangka memperkuat kedudukan NKRI dl. "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. Mardiasmo (2002) dalam Setiaji (2007) mengatakan bahwa sebelum era otonomi harapan yang besar dari pemerintah daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan Otonomi Daerah. Selain prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah, juga terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. otonomi daerah ini pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang sangat berarti pembangunan dan pengembangan daerah. Pakar otonomi daerah mengatakan tiga provinsi baru di Papua bakal menjadi daerah otonom gagal, karena tidak ada masa persiapan untuk menjadikan daerah tersebut mandiri secara finansial maupun. Berdasarkan etimologi otonomi memiliki arti pengaturan sendiri, memerintah sendiri atau mengatur. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan. hakikat otonomi daerah, dan kemampuan daerah berotonomi berarti kemampuan dukungan keuangan sendiri untuk membiayai otonomi tersebut. Asas Pemerintahan Daerah Desentralisasi. Penelitiannya menggunakan indikator desentralisasi fiskal berupa indikator rasio pengeluaran, rasio pendapatan, dan rasio pendapatan asli daerah. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pada prinsipnya, otonomi. Terdapat 3 (tiga) hal yang diturunkan sebagai implementasi/ penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu; fungsi produktif bagi rakyat. pemerintahan daaerah. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu: Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, perbedaan otonomi daerah dan daerah otonom sebenarnya cukup jelas. Selanjutnya, UU No. kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, otonomi dipahami sebagai kewenangan daerah sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 22Tahun 1999 pasal 7yang berbunyi : 1. Salamadian September 17, 2018 0. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang. pemerintahan, otonomi daerah berarti self government atau the condition of living under one’s own laws. Baca selengkapnya di artikel: Pengertian Otonomi Daerah. Berikut. UU nomor 2 tahun 2021 memberikan peluang pemerintah pusat dan DPR melakukan pemekaran daerah otonom baru untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Papua. Keuntungan penerapan otonomi daerah di Indonesia. Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara antara lain meliputi penerimaan daerah, pengeluaran daerah, serta kekayaan daerah. Tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Mungkin pelaksanaan otonomi daerah ini agak membingungkan pembaca. Otonomi Daerah Dalam Bingkai Nkri. Otonomi daerah dalam konstitusi terdapat pada Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18 B UUD 1945. 1. Indonesiaprinsip-prinsip otonomi daerah, sesuai judul artikel yang kita bahas akan kita uraikan di bawah ini: 1. KONSEP OTONOMI DAERAH. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, serta pengembangan hasil pembangunan yang akan dicapai. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai persyaratan ujian skripsi yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 25 Juni 2014. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring. 1 Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah otonomi khsusus karena kental dengan sejarah serta sebelum bergabung dengan NKRI, Yogyakarta memiliki sistem yang berebntuk kerajaan (Kesultanan Ngayogyakarto Hadiningrat) , Jakarta adalah Ibu Kota Negara Indonesia sehingga Jakarta memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam. Selain otonomi daerah, sistem lainnya adalah desentralisasi. com - Reformasi di Indonesia disebut juga sebagai era pasca-Soeharto yang dimulai pada tahun 1998, mengakhiri kekuasaan 32 tahun Soeharto. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem. Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan serta diberikannya otonomi yang seluas-luasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah dalam. Kabupaten tersebut merupakan peme-karan dari kabupaten induk yakni Kabupaten Bengkalis. XV/MPR/1998. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Menata otonomi daerah tidak bisa sekali jadi. Payung Hukum Pemekaran Papua. Dalam Paripurna ke-6 Persidangan V tahun sidang 2021-2022, pada Kamis, 30 Juni 2022, DPR mengesahkan tiga undang-undang (UU) terkait pemekaran Provinsi. Secara etimologi, istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu “ autos ” dan. 4 Daerah Otonomi Khusus di Indonesia, Yogyakarta Salah Satunya. go . Otonomi daerah, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. Otonomi Daerah – Hakikat, Tujuan, Prinsip, Asas & Dasar Hukum – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai Otonomi Daerah yang dimana dalam hal ini meliputi hakikat, tujuan, prinsip, asas dan dasar hukum, nah agar dapat lebih memahami dan dimengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini. Namun, perlu diakui bahwa UU ini telah membawa perubahan yangTujuan dari artikel ini untuk memberikan gambaran mengenai penerapan staregi politik ekonomi Islam serta mengeloaborasinya untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan Kesejahteraan dan. Otonomi Daerah yang Berinovasi untuk Kekuatan Bangsa dalam Keberagaman. Baca Artikel; OTONOMI DAERAH. Otonomi daerah diharapkan dapat memelihara hubungan yang serasi, baik antara pusat dan daerah maupun antardaerahsehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah dan kinerja birokrasi pelayanan publik. Baca juga artikel yang berkaitan dengan “Pengertian APBD. tirto. Memang sudah banyak artikel-artikel, baik dalam koran, majalah, maupun jurnal ilmiah tentang otonomi daerah terse-but. Halo sobat kompasiana, artikel saya kali ini akan membahas mengenai Otonomi Daerah . Dia mengatakan daerah sudah diberikan otonomi. Pemerintah daerah. Nancy Yunia Manik. a. 32 Tahun 2004 dan UU No. A. Menata otonomi daerah tidak bisa sekali jadi. Kata Kunci: Daerah Perbatasan, Otonomi Daerah, Otonomi Khusus I. Daerah-daerah pun harus terpacu untuk menciptakan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kebijakan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 30 Juni 2022. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia dimulai pada tahun 1903, kolonial Belanda mengeluarkan Staatsblaad Nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan beberapa evaluasi otonomi daerah saat upacara. Yorùbá. Daerah Otonom di sebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas zona/area yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk daerah istimewa dalam desentralisasi memberikan kewenangan bagi daerah sebagai apresiasi nilai historis sebuah daerah. Baca selengkapnya di artikel: Pengertian Otonomi Daerah. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan. Otonomi daerah di Indonesia. Buah Bolok - Lagu Daerah Kalimantan Timur (Karaoke dengan Lirik) Buah Bolok - Lagu Daerah Kalimantan Timur (Karaoke dengan Lirik) Buah Bolok adalah lagu yang berasal. Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendaknya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawah Negara Kesatuan. Disahkannya tiga RUU tersebut pertanda resminya pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan,. 23 April 2015 Kita akan merayakan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2015, menarik untuk kita kaji atas perkembangan otonomi daerah saat ini. Ada dorongan pembentukan provinsi baru agar wilayah adat bisa dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing. Pemerintah pun tengah mempersiapkan. Pelaksanaan Otonomi Daerah. Undang-undang Dasar 1945 kemudian diamandemen, pasalnya diubah guna memperkuat otonomi pemerintah daerah. Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 18 Ayat. Kita telah mempelajari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan dan/atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Utang Rosidin, 2015 ,Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pustaka Setia Bandung. 22 tahun 1999, adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan titik berat otonomi diletakkan di daerah tingkat. Artikel ini dimaksudkan untuk mengurai sedikit dari sekian banyak hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Oleh karena itu, ruang untuk dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang. Pendahaluan. Pemerintah pun tengah mempersiapkan perangkatnya. VOLUME 2 NO. Anggaran Belanja. 17 Tahun 2014, DPD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: 1. Dalam GBHN tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah” antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan,. Seperti yang diisyaratkan oleh UU No. Komite Pemantauan Pelaksanaan. Haris, Syamsuddin (ed. Pembangunan Daerah berdasarkan Pemasukan Daerah Otonomi3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KOMPAS. Baca juga: Aturan Pemerintah Indonesia mengenai Tenaga Kerja yang Bekerja di Luar. Di lain sisi, menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf. Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. In some. com - Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi. Kamis, 26 Agustus 2021 | 16:54 WIB. XV/MPR/1998 yang mengatur ketetapan ini mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan. Pengalaman desentralisasi fiskal di Indonesia juga menjadi perhatian dunia sebagai contoh sukses bagaimana sebuah negara sebesar dan seberagam Indonesia dapat memasuki era otonomi daerah dengan baik. kemungkinan yaitu (1) perencanaan daerah adalah bagian dari perencanaan pusat dan (2) perencanaan daerah adalah penjelasan mengenai rencana nasional yang diselenggarakan di daerah. PENDAHULUAN. . 32 Tahun 2004 bukanlah suatu sinisme, melainkan memang kebijakan otonomi daerah yang protektif dan tampaknya lebih dominan dibangun padangan politik â⠬Škhawatiran â⠬Šdan juga sebagai reaksi yang. Suara. Apabila melihat konstruksi pengaturan dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah dalam UUD NRI Tahun 1945, maka pelaksanaan otonomi daerah, termasuk di dalamnya. Otonomi daerah ini terkategorisasi menjadi beberapa jenis. Bisnis. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . 1. Bambang Adhi Pamungkas. DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI DI TIGA DAERAH DI PROPINSI SUMATERA BARAT)1 FRENADIN ADEGUSTARA, SYOFIARTI, TITIN FATIMAH Kampus Unand Limau Manis Padang Sumatera Barat Abstrak Abstact 1 Artikel ini merupakan hasil penelitian Tahap 2 Penelitian Fundamental Dikti. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. Tinjauan Otonomi Daerah . Sedangkan prinsip Otonomi Daerah yang dianut oleh Undang-undang No. Wb Izin menaggapi diskusi ke 6 kali ini tentang keuntungan dari penerapan otonomi daerah di Indonesia, pertama terkait pengertian otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini disebabkan karena unit pelaksana Otonomi Daerah berada pada tingkat kabupaten dan kota. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut harus melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Penyelesaian Permasalahan Otonomi Daerah Selama Berlakunya UU No. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sedangkan yang berlaku untuk wilayah tertentu sesuai. Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang strategi pengembangan e-Government. (1993). Di sistem pemerintahan Indonesia sendiri tidak lagi mengenal perbedaan antara daerah dengan otonom. Fakta menarik, di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani yaitu auto bermakna sendiri dan nomous bermakna peraturan/hukum. OTONOMI DAERAH. areal division of power, arti daerah otonom, arti desentralisasi, artikel Otonomi Daerah, Asas Otonomi Daerah, bab 2 otonomi. DPR menyetujui pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Prinsip Otonomi Nyata. Daerah otonom adalah daerah yang diberikan otonomi khusus, yaitu otonomi daerah dengan suatu kekhususan yang tak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Hubungan antara Good Governmnet Governance dan Otonom Daerah Penelitian ini dilakukan untuk menguji peran transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan keadilan dan kinerja pemerintah sebagai wujud tujuan pelaksanaan otonomi daerahinstrumen Subsidi Daerah Otonomi (SDO) dan bantuan pembangunan (INPRES), menjadi sistem money follow function melalui perimbangan keuangan. 1213. Namun, realitas menunjukkanOtonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan. Dana Otonomi Khusus; Dana Keistimewaan; Dana Desa (DD) Kebijakan Umum Transfer ke Daerah TA 2023 antara lain : Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah (melalui desain TKD yang dapat. Sejumlah aspek yang diatur dalam UU ini dinilai memiliki dampak baik positif maupun negatif terhadap ekonomi daerah. Saat ini Presiden Jokowi baru saja mengukir kebijakan “bedol” ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke sebagian wilayah. Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI. 900 kilometer dan memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Wawan Dharmawan. Korupsi: Pengertian, Jenis, dan Cara Memberantasnya. 5. Teori Penelitian : Teori yang digunakan dalam jurnal ini yaitu Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. ; Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh. Banyak definisi lain yang dapat menggambarkan mengenai arti atau makna dari otonomi daerah. 22 dan 25 Tahun 1999 (sekarang UU No. Jakarta -. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 butir 2: "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat. Penulis. Kompas. Pemerintahan Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH. Suasana Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR terkait Panja Pembahasan 3 RUU tentang pembentukan Provinsi di Provinsi Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2022).